Program

PROGRAM ADMINISTRASI BIDANG PEREKONOMIAN

Merujuk pada ketentuan, Bagian Administrasi Perekonomian bukanlah Perangkat Daerah (PD) yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat, namun peran yang dimiliki adalah untuk menunjang pelayanan perangkat daerah lain untuk menyiapkan bahan penyajian pelaporan dan kebijakan pimpinan dalam bidang perekonomian yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah dalam hal ini memberikan pelayanan secara tidak langsung dengan menunjang kebijakan yang akan dan diterapkan kepada masyarakat, meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik kepada masyarakat lebih tepatnya pada misi ke 2 Memperluas  inovasi  dan  reformasi birokrasi  demi tata kelola pemerintahan  yang  bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi” pencapaian visi misi Kepala Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut maka peran Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah adalah mewujudkan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintahan yang bersih), berkeadilan dan demokratis. Sedangkan berkaitan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Malang, peran Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, melalui program utama Bagian Administrasi Perekonomian, yaitu:

 

Program Administrasi Bidang Perekonomian

 

Yang dilaksanakan melalui kegiatan:

  1. Monitoring dan Evaluasi Koperasi dan Sektor Usaha Mikro
  2. Monitoring dan Evaluasi Sektor Perindustrian dan Perdagangan
  3. Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Sarana Perekonomian dan BUMD

 

Selain Program Utama Bagian Administrasi Perekonomian juga mendapatkan Program yang bersifat Mandatori, yaitu:

Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

Program tersebut berisi kegiatan Pemantauan dan Evaluasi atas pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.